Waingapu – Pada Senin (17/10/2022), bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan Serah Terima Sertifikat Tanah Badan Pengawas Obat dan Makanan atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur kepada Kepala Balai POM di Kupang. Serah terima yang dimulai pukul 13.30 WITA dan dibuka oleh Kepala Balai POM di Kupang, Tamran Ismail, S.Si., MP, dihadiri oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, Herman A. Oematan, S.SiT. Turut hadir, Koordinator Pos POM di Sumba Timur, Bernardus B.Moron, S.Si., M.Hum bersama tim Balai POM di Kupang dan Pos POM di Sumba Timur.
Herman A. Oematan, S.SiT dalam kesempatan tersebut menyampaikan “Serah terima sertifikat BMN berupa tanah ini merupakan kerja sama dari berbagai pihak karena tanpa adanya kontribusi dari kementrian atau lembaga yang bersangkutan untuk mengupayakan persertifikatan tanah BMN ini maka hal ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal, banyak tanah yang sudah dihibahkan oleh pemerintah kabupaten Sumba Timur namun sampai dengan saat ini belum bersertifikat”.
“Sertifikat tanah yang diterima ini merupakan dokumen aset BMN yang sangat penting karena dengan adanya sertifikat tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kami akan segera mengalokasikan dana untuk pembangunan kantor maupun laboratorium Pos POM di Sumba Timur, guna menunjang kinerja tugas dan fungsi Badan POM RI kedepannya dengan cakupan wilayah tugas 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya”, imbuh Tamran Ismail, S.Si., MP dalam sambutannya.
Serah terima sertifikat ini sejalan dengan amanat Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan No.186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Persertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Indonesia harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q K/L yang bersangkutan.
Balai POM di Kupang