Sebagai salah satu bentuk komitmen Balai POM di Kupang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, maka diselenggarakan Webinar Perijinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Pelayanan Kefarmasian. Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2021 secara daring dan luring bertempat di aula Kantor Balai POM di Kupang, diikuti oleh 980 peserta yang terdiri dari pelaku usaha di bidang kefarmasian, Apoteker yang menyelenggarakan praktik di sarana pelayanan kefarmasian, anggota PAFI NTT, Gabungan Pengusaha Farmasi Provinsi NTT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi NTT, dan stakeholder terkait.
Narasumber pertama Bapak Afry Donny, ST, M.AP, Kasubdit Sektor Sekunder, Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memaparkan materi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Narasumber kedua Bapak Muhammad Zulfikar Biruni, Apt., MPH, Sub Koordinator Manajemen Farmasi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan memberikan materi Izin Apotek, Toko Obat, dan Pedagang Besar Farmasi Pada OSS RBA menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Selain narasumber eksternal, ada juga narasumber dari Badan POM RI yaitu Murti Komala Dewi, S.Si., Apt.,MKM, yang memberikan materi Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Dra. Lucky Hayati Apt.,M.Si, yang memberikan materi Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
Apoteker Fransiskus Xaverius Suhardi.,S.Si mewakili Asosisasi Apoteker Pemilik Sarana Apotek PD IAI NTT yang hadir sebagai penanggap menyampaikan bahwa prosedur ijin usaha berbasis risiko perlu mendapat dukungan terus dari pemerintah terutama di wilayah timur karena berkaitan dengan teknologi dan kemudahan untuk berusaha sehingga sebagai pelaku usaha dapat menjalankan usaha sesuai aturan yang berlaku dan terjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk melayani masyarakat. Penanggap lainnya berasal dari Gabungan Pengusaha Farmasi Provinsi NTT, I Wayan Wira Susana SE mengusulkan agar ada pendampingan dari Balai POM di Kupang kepada pelaku usaha saat pengajuan perijinan sehingga pelaku usaha dapat tetap menjalankan usaha sesuai aturan dan tidak terhambat karena adanya perijinan terbaru.
Webinar ini dipandu oleh moderator Frama El Lefiyana Pollo, S.Si., M.Sc., Apt, Koordinator Kelompok Substansi Infokom. Peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan kepada narasumber, terutama terkait tata cara perijinan dan pelaksanaan pengelolaan obat sesuai aturan.
Diharapkan dengan diselenggarakannya webinar ini, perijinan berbasis risiko bukan menjadi halangan bagi pelaku usaha di bidang kefarmasian untuk menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku demi terwujudnya peredaran obat dan makanan yang aman bagi masyarakat.
Balai POM di Kupang