Dalam rangka pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Badan POM telah mengeluarkan peraturan terbaru pada tahun 2012 mengenai Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT), Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), dan Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Untuk mengetahui implementasi terhadap persyaratan IRTP tersebut, dilakukan survey kajian di Kabupaten Kupang pada 9-11 Oktober 2014. Petugas Balai POM di Kupang (Rosa Endang Setiyaati dan Muhammad Fajar Arifin) melaksanakan survey di 2 (dua) tempat, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan IRTP yang berdomisili di Kabupaten Kupang.
Survey kajian implementasi persyaratan IRTP di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dilakukan untuk mengkaji apakah pemberian atau penerbitan SPP-IRT sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan POM RI. Bila tidak sesuai ketentuan, diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada saat survey, dilakukan wawancara kepada Agustina Rade (Plh. Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Prasana Kesehatan, Leni Welmince Tangmau (tenaga PKP/Penyuluh Keamanan Pangan), dan Maria Rosa Delima (tenaga DFI/District Food Inspector).
Dari hasil wawancara dan observasi dokumen, masih banyak IRTP yang belum memperbaharui nomor pendaftaran PIRT menjadi 15 digit angka sesuai peraturan terbaru yang disebabkan kurangnya anggaran untuk pembinaan dan pemeriksaan ke sarana IRTP. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, diberikan gimmick berupa buku peraturan terbaru terkait IRTP dan buku-buku mengenai keamanan pangan.
Survey juga dilakukan terhadap 5 (lima) sarana IRTP, diantaranya: IRTP Salmah, KWT Damai, IRTP Abon Jaya, IRTP Falentin, dan IRTP Tungbers. Kelima IRTP tersebut belum memiliki nomor pendaftaran PIRT sesuai Peraturan Kepala Badan POM tahun 2012. Namun kepada pemilik/penanggungjawab sarana tersebut, telah diinformasikan untuk segera mengurus izin PIRT dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Beberapa IRTP belum sepenuhnya menerapkan CPPB-IRT sehingga petugas juga memberikan pembinaan mengenai pentingnya higiene dan sanitasi saat mengolah pangan. Kepada pemilik IRTP, diberikan bahan promosi berupa topi dan celemek.
Harapannya, koordinasi dengan stakeholder terkait lebih ditingkatkan, terutama dengan Dinas Kesehatan setempat sehingga penerapan SPP-IRT dapat berjalan dengan baik.
Balai POM di Kupang