Malaka – Jumat (26/9/2025), Dalam rangka memperkuat komitmen nasional dalam pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) atau resistensi antimikroba, Loka POM Belu bekerja sama dengan Balai Besar POM di Kupang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) AMR yang menyasar para penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten Malaka.
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BBPOM di Kupang, Yoseph Nahak Klau, yang juga tampil sebagai pembicara. Hadir pula Kepala Loka POM di Kabupaten Belu, Ferdian Dwi Armanto, beserta jajaran staf yang menjadi motor penggerak kegiatan ini.
Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Maria Fatima Seuk Kain yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Beliau memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengendalian AMR, sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan legislatif dalam mendukung kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Yoseph Nahak Klau menegaskan bahwa AMR bukan sekadar isu teknis, tetapi telah menjadi ancaman kesehatan global. “Penggunaan antibiotik yang tidak bijak dapat menyebabkan resistensi, dan ini akan menjadi beban berat bagi sistem pelayanan kesehatan kita. Tenaga kefarmasian harus berada di garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat,” ungkapnya.
Bimtek ini menekankan pentingnya penggunaan obat yang rasional, pengawasan ketat terhadap peredaran antibiotik, serta peran apotek dan tenaga kefarmasian dalam mencegah penyalahgunaan obat.
Sebagai tindak lanjut, seluruh apotek yang hadir menyatakan komitmen bersama untuk tidak menjual antibiotik tanpa resep dokter. Langkah konkret ini diharapkan mampu menekan laju AMR di Kabupaten Malaka dan menjadi contoh baik bagi wilayah lain.
Kepala Loka POM Belu, Ferdian Dwi Armanto, menambahkan bahwa edukasi berkelanjutan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan akan terus digencarkan. “Kami siap mendukung semua lini, dari pengawasan hingga penyuluhan, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sadar akan risiko resistensi obat,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi lintas sektor — antara pengawas obat dan makanan, tenaga kefarmasian, pemerintah daerah, dan legislatif — sangat penting dalam melawan ancaman AMR.
