Kupang – BPOM Kupang sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kinerja pelayanan publik BPOM secara rutin diukur setiap tahun menggunakan instrument yang berlaku. Bertempat di ruang rapat pimpinan, dilakukan pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Rabu, 22 Februari 2023. Pendampingan diikuti oleh semua staf Substansi Informasi dan Komunikasi dan anggota pokja pelayanan publik BPOM Kupang.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Hukum dan Organisasi BPOM dan tim menjelaskan aspek penilaian indeks pelayanan publik sesuai Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPP. “Setiap aspek akan dinilai sesuai data dukung dan diberikan rekomendasi untuk perbaikan agar dapat memperoleh nilai maksimal untuk setiap aspek. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan BPOM Kupang disarankan untuk diperbaharui, mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 28 Tahun 2022 pasal 4”, jelas Deasywaty.
Kepala BPOM Kupang, Tamran Ismail, menyampaikan apresiasi kepada Biro Hukum dan Organisasi atas pendampingan yang diberikan. Balai POM di Kupang berupaya melakukan perbaikan pada aspek penilaian UPP untuk memperoleh hasil maksimal, salahsatunya dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan evaluasi dampak inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan selama 2 tahun ini. “Tahun ini BPOM Kupang akan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) dan dibantu oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam penyempurnaan proposal sehingga bisa masuk dalam KIPP”, terang Tamran.
Perbaikan terus menerus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja UPP Balai POM di Kupang, dengan harapan di tahun 2023 dapat mencapai target Indeks Pelayanan Publik yang telah ditetapkan dan mewujudkan pelayanan publik prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Balai POM di Kupang