Menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah melakukan pelayanan prima bagi masyarakat. Balai POM di Kupang juga untuk melakukan pelayanan prima bagi masyarakat sepatutnya melakukan sistem pengendalian internal pemerintah agar tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi NTT berjalan maksimal.
Narasumber yang menyampaikan materi FGD SPIP (Daridin SE, MM dari BPKP Perwakilan NTT) menyampaikan rencana tindak pengendalian SPIP berupa pendahuluan, perbaikan lingkungan pengendalian, RTP atas resiko. Dalam rencana tindak pengendalian dokumen yang dihasilkan adalah daftar resiko identifikasi terkendali, rencana tindak perbaikan pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi pengendalian, rancangan pemantauan berkelanjutan atas pengendalian.
Materi kedua sistem dan Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Program kegiatan dekonsentrasi tugas pembantuan, kantor daerah, kantor pusat dan urusan bersama tahun anggaran 2015 yang oleh Agnes Seran, SH.,MM. (Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT). Disampaikan bahwa pengendalian dapat dilakukan secara rutin baik laporan bulanan, triwulan dan tahunan agar evaluasi pelaksanaan program terkendali. Aspek yang dikendalikan sasaran, metode dan area. Materi dari Balai POM di Kupang disampaikan oleh Sem Lapik tentang Pengendalian Gratifikasi dan Pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi.
Kegiatan dilakukan di Aula Nembrala pada Senin, 3 Agustus 2015 dengan peserta sejumlah 50 peserta selain Balai POM di Kupang, BPKP Perwakilan NTT, Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT. Sesi diskusi diberikan setelah penyampaian materi oleh ketiga narasumber dan banyak pengetahuan yang diperoleh pada saat diskusi.
Semoga pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di provinsi NTT semakin optimal.
Balai POM di Kupang