Inventarisasi Permasalahan Hukum di Provinsi NTT

03-06-2015 Kupang Dilihat 1634 kali

Rapat pembahasan masalah hukum di Provinsi NTT di inisiasi oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT. Masalah yang diidentifikasi adalah kejadiannya frekwensi tinggi dan masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Senin, 1 Juni 2015 kepala Balai POM di Kupang (Ruth Diana Laiskodat) menjadi narasumber dengan materi Kebijakan Pengawasan Pangan di Provinsi NTT. Disampaikan hasil pengawasan dan pengujian obat dan makanan pada tahun 2014 dan pengujian dengan mobil laboratorium. Program pasar aman bebas bahan berbahaya kerjasama antara PD Pasar dan Balai POM di Kupang untuk melakukan pengujian 4 bahan berbahaya pada pangan di Pasar Oeba, Pasar Oebobo dan Pasar Naikoten 1 Kota Kupang. Program fortifikasi garam, minyak dan tepung. Disampaikan bahwa masih didapati pewarna tekstil pada pangan, boraks dan formalin. Agar terjadi pemutusan rantai penggunaan bahan berbahaya pada pangan perlu kerjasama antar stakeholder sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

 


Pada sesi diskusi peserta juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan usulan. Bagaimana Balai POM di Kupang mengantisipasi penggunaan formalin pada pangan. Bila terjadi kasus ikan formalin harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak resah. Masyarakat takut makan ikan, berimbas pada pedagang ikan merugi. Karena informasi melalui media sangat cepat, maka pemerintah harus menginformasikan juga melalui media secara konsisten tindakan-tindakan preventif.

 


Kanwil Hukum dan HAM Prov NTT akan melakukan pemetahan masalah hukum sehingga masyarakat lebih terlindungi dari pangan yang beresiko terhadap kesehatan.

 

Balai POM di Kupang

Sarana