Kemampuan PPNS Ditingkatkan Dengan Bimtek

28-03-2015 Kupang Dilihat 2268 kali

Bimbingan teknis (Bimtek) dilakukan agar meningkatkan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Materi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Materi disampaikan oleh narasumber, yaitu Direktur Pidana (Salahudin) dari Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM dan sebagai moderator adalah Erni Lii (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT). Acara dilaksanakan pada Kamis, 26 Maret 2015, di Aula Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT.

 

Kegiatan bimtek diawali dengan penjelasan sistem hukum pidana terbagi sub sistem perangkat hukum/peraturan. Dalam KUHAP perlu pengukuhan pejabat khusus dalam lingkungan suatu instansi sebagai PPNS dan pengukuhan institusi di masing-masing  bidang. Penegakan hukum tidak sama dengan penghukuman dimana penegakan hukum perlu tindakan preventif dan represif sesuai perundang-undangan yang berlaku.

 

Penyidik merupakan satuan awal dalam proses penegakan hukum pidana; mereka yang bertanggungjawab untuk mencari dan menemukan bukti yang sah menurut hukum untuk menemukan tersangka dan memungkinkan tersangka tersebut dituntut dan diadili di muka sidang pengadilan mengenai suatu perbuatan pidana. Pada kegiatan tersebut juga disampaikan tentang apa yang harus dikerjakan PPNS dalam melaksanakan kewenangannya. Legalitas PPNS harus dipenuhi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, dimulai dari seleksi administrasi, pendidikan dan pelatihan calon PPNS, SKEP, dan kartu tanda PPNS, pengambilan sumpah/janji.

 

Pada sesi diskusi, beberapa pertanyaan disampaikan kepada narasumber, diantaranya mengenai tunjangan PPNS, mutasi PPNS, kedudukan PPNS daerah dan PPNS instansi vertikal, kartu tanda pengenal PPNS yang mutasi antar SKPD dan antar provinsi.
Semoga tugas PPNS di provinsi NTT semakin optimal dan membantu melindungi masyarakat NTT.

 

Balai POM di Kupang

Sarana