Ende merupakan satu dari 8 kabupaten yang berada di Pulau Flores dengan topografi pegunungan dan lautan. Meskipun memiliki wilayah perairan yang cukup luas, masyarakat Ende masih merasakan harga ikan yang terlalu mahal. Untuk itu, Bapak H. Djafar H. Ahmad (Wakil Bupati Ende) merasa perlu melakukan upaya tata niaga ikan sehingga tidak menjadi monopoli perorangan. Selain itu, adanya suplai ikan yang berasal dari kabupaten tetangga, yaitu Sikka, Flores Timur, dan Nagekeo yang disinyalir menggunakan bahan berbahaya formalin.
Rapat kali ini dilaksanakan di rumah jabatan Wakil Bupati Ende pada 30 Juni 2014 15.00–18.30, melibatkan pimpinan SKPD terkait, Camat dan Lurah di Kota Ende, Koordinator Pos POM Ende (Tamran Ismail), dan sekitar 20 orang utusan pedagang ikan. Rapat dipimpin oleh Bapak Drs. Yoseph Woge (Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ende). Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa rapat kali ini merupakan rapat lanjutan dengan Bapak Wakil Bupati Ende dengan agenda pemanfaatan tempat pelelangan ikan (TPI) serta penambahan modal dan pengawasan mutu ikan.
Bapak Wellem Enga, S.Pi.,M.Si (Kadis Kelautan dan Perikanan) menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyediakan TPI tetapi hingga saat ini tidak dimanfaatkan sehingga menjadi mubazir. “Kami akan menghidupkan kembali TPI sehingga semua ikan yang masuk ke kota Ende harus melalui TPI; dengan demikian, pengawasan mutu ikan sebelum dilempar ke pasar menjadi lebih continue dan bisa menjamin keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat” ujarnya.
Terkait modal usaha, Ibu Dra. Ana Ani Labina (Kadis Koperasi dan UKM) menyampaikan akan berusaha untuk menjembatani para penjual ikan dengan perbankan. Beliau berkata, “Selama ini sudah ada bantuan kepada kelompok UMKM dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang difasilitasi oleh kami sehingga para pedagang ikan tidak perlu khawatir akan penambahan modal usaha”.
Bapak Djafar berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan beliau juga sudah mendengarkan secara langsung keluhan-keluhan dari penjual ikan serta komitmen pimpinan SKPD terkait untuk mewujudkan salah satu visi misi pemda Ende 2014 – 2019, yaitu ekonomi kerakyatan. Pemda akan mengatur sehingga terjadi pemerataan terhadap penjual ikan. Sistem yang akan dibangun adalah semua ikan akan masuk ke TPI lalu dibeli oleh distributor (pedagang besar) kemudian dijual lagi ke retail yang memiliki modal kecil.
Acara diakhiri dengan buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan salat magrib di rumah jabatan Wakil Bupati Ende. Rapat akan dilanjutkan secepatnya untuk menentukan sikap akhir pemerintah.
Balai POM di Kupang
