Komunikasi Internal Penunjang Manajemen Reformasi Birokrasi

28-03-2015 Kupang Dilihat 1989 kali

Badan POM melakukan reformasi birokrasi agar pelayanan masyarakat makin optimal. Balai POM di Kupang setelah mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) bersama Bappeda Provinsi NTT perlu meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas kinerja birokrasi di Balai POM. Pada Jumat, 27 Maret 2015, di Aula Kelimutu, peserta rakernas melakukan diseminasi kepada seluruh pegawai di Balai POM di Kupang.

 

Acara dimulai dengan doa bersama, presentasi hasil diskusi kelompok Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen disampaikan oleh Kepala Balai POM di Kupang (Ruth Diana Laiskodat), Manajemen Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Hanny Khartiyono), materi Pengujian disampaikan oleh Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi (Martin Sembiring), dan materi Pemeriksaan dan Penyidikan disampaikan oleh Kepala Seksi Pengujian Terapetik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula materi tentang definisi operasional, rencana tindakan yang dilakukan pusat dan Balai POM, masalah, dan kendala yang dihadapi. Persiapan harus dilakukan top down dan bottom up dari Balai POM ke Badan POM dan juga manajemen unit kerja Kepala Balai POM/pejabat struktural ke dan dari staf.

 

Renstra Badan POM 2015-2019 telah dibuat sehingga unit kerja mengimplementasikannya dengan menyusun renstra Balai POM di Kupang dan program yang mendukung visi Badan POM. Rakernas Badan POM di Jakarta turut mengundang Bappeda Provinsi NTT agar kemitraan dengan stakeholder guna menunjang pengawasan obat dan makanan lebih bersinergi. Pada Selasa, 24 Maret 2014 telah dilakukan rapat Rencana Aksi Daerah Percepatan Pangan dan Gizi (RADPG) dengan stakeholder dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, juga Pemda Provinsi NTT, PKK, LSM UNICEF. Kegiatan rapat tersebut membahas tentang fortifikasi pangan dan kegiatan masing-masing stakeholder yang menunjang percepatan pelaksanaan fortifikasi baik di sarana produksi dan distribusi.

 

Pada Rabu, 25 Maret 2015, telah dilakukan Rapat Jejaring Keamanan Pangan melibatkan Bappeda Provinsi NTT dan stakeholder terkait dari Pemda Kota Kupang, Kabupaten Kupang , PKK, dan LSM World Food Programme (WFP) guna membahas Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang akan dilaksanakan 2015 di 3 desa dan pengawalan 12 desa yang telah diintervensi GKPD tahun 2014.

 

Saat sesi diskusi, dilakukan sinergisme beberapa program juga sarana prasarana mobil laboratorium keliling (mobling) di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi  NTT tahun 2014 dan Kabupaten Kupang tahun 2015. Usulan sarana prasarana untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT melalui narasumber (Ir. Ferdinand Latuheru), menyampaikan bahwa Badan POM telah membantu masyarakat sehingga mempersiapkan untuk meregistrasi produk pangan fortifikasi ini dari beberapa kabupaten yang hasil tambak garamnya memenuhi syarat untuk diproses menjadi garam fortifikasi beregistrasi BPOM RI MD.

 

Semoga dengan diskusi intensif antar stakeholder, dapat mendukung kinerja pengawasan obat dan makanan semakin optimal karena setiap masalah dapat dicari jalan keluarnya dan masyarakat semakin terlindungi dari obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan.

 

Balai POM di Kupang

Sarana