Pelaksanaan Sisitem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) agar dapat melaksanakan pemerintahan yang bersih, tranparan dan menunjang pelayanan prima buat masyarakat selalu dilakukan oleh pemerintah, termasuk Balai POM di Kupang. Pemerintah telah mewajibkan K/L untuk melakukan SPIP sesuai PP no 60 Tahun 2008. Kegiatan harus dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan laporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan bersama 35 pegawai Balai POM di Kupang dilaksanakan di aula Nemberala pada Selasa, 15 Juli 2014 dengan narasumber Kepala Bidang IPP BPKP (Susetyo Gigih Trilaksono). Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Balai POM di Kupang (Ruth Diana Laiskodat) agar seluruh staf mengikuti kegiatan dengan baik, karena setelah melakukan identifikasi resiko, analisa resiko dengan memilih 3 resiko yang tertinggi dengan dampak yang diketahui dapat mengganggu tujuan masing-masing seksi. Hari ini sama-sama belajar apa yang bisa dikerjakan sebagai kegiatan pengendalian resiko agar tidak menjadi masalah dan mengurangi resiko terjadi masalah yang berdampak lebih besar.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian analisis resiko dari masing-masing seksi dan didiskusikan bersama dengan narasumber. Termasuk kegiatan pengendalian yang dapat dilakukan oleh masing-masing seksi dan atau managemen.
Untuk selanjutnya harus dilakukan aksi pengendalian. Kita tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian, biisa di satu seksi atau beberapa seksi. Setelah melakukan item tindakan pengendalian akan dilakukan informasi dan komunikasi agar semua yang melakukan program tersebut mengetahui secara baik dan melakukan secara kontinyu. Agar tercapai secara maksimal perlu melakukan monev oleh satgas SPIP dan managemen.
Balai POM di Kupang
