Kupang – Senin (07/07/2025), Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kupang, Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes., melakukan audiensi ke Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dalam bidang pengawasan obat dan makanan serta upaya percepatan penurunan stunting di wilayah NTT.
Dalam audiensi tersebut, BBPOM di Kupang menyampaikan peran dan tugas strategisnya dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat serta pangan yang dikonsumsi masyarakat. Yoseph menegaskan bahwa pengawasan BBPOM Kupang mencakup berbagai lini, termasuk pengawasan gudang farmasi untuk memastikan produk aman dan bermutu sebelum didistribusikan kepada konsumen.
“Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan dan mutu produk sebelum sampai ke konsumen. Di Provinsi NTT, Badan POM memiliki lima Unit Pelaksana Tugas (UPT), yakni Balai Besar POM di Kupang, Balai POM di Ende, serta Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur. Seluruh UPT ini bertanggung jawab secara hierarkis langsung kepada Kepala BPOM,” jelas Yoseph.
Selain pengawasan rutin, Yoseph juga menegaskan bahwa BBPOM di Kupang turut berperan aktif melaksanakan intervensi sensitif dalam percepatan penurunan stunting, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Kepala BKKBN Provinsi NTT, Dr. Faizal Fahmi, S.K.M., M.Kes., menyampaikan apresiasi terhadap upaya BBPOM di Kupang dalam menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap obat hormon seperti pil KB, khususnya di gudang-gudang penyimpanan di tingkat kabupaten.
“Pengawasan terhadap obat hormon sangat dibutuhkan agar pengelola gudang lebih sadar akan pentingnya penerapan standar penyimpanan, sekaligus memahami faktor-faktor kritis dalam proses distribusi,” ujar Faizal.
Senada dengan itu, Sekretaris BKKBN Provinsi NTT, Mikhael Yance Galmin, S.S., M.Sc., berharap agar program BKKBN dan BBPOM dapat berjalan secara terpadu. Ia menyampaikan bahwa BKKBN memiliki desa-desa binaan melalui program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang dapat menjadi wadah kolaboratif bagi lintas sektor.
“Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat pengaruhnya. Kami harap ada data desa pangan aman binaan dari BBPOM Kupang untuk mendukung kolaborasi program lintas sektor,” imbuh Yance.
Ia juga menambahkan bahwa BKKBN turut melakukan intervensi stunting melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), yang mengedukasi ibu-ibu tentang gizi seimbang dan praktik memasak sehat dengan pendampingan tenaga gizi.
Menariknya, BKKBN Provinsi NTT juga menyampaikan ketertarikannya untuk melakukan studi tiru terhadap BBPOM di Kupang, terutama dalam hal penerapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebagai langkah peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik.
Audiensi ini menjadi momentum awal yang baik untuk mempererat sinergi dan membuka peluang kerja sama lebih lanjut antarinstansi. BBPOM di Kupang dan BKKBN Provinsi NTT sepakat untuk menjajaki kolaborasi yang mendukung program-program strategis pemerintah, khususnya dalam edukasi masyarakat, pengawasan obat dan makanan, serta penguatan kelembagaan di tingkat provinsi.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terintegrasi di Provinsi NTT.
BBPOM Kupang
