Pos POM Ende Diundang RDP Oleh DPRD Kabupaten Ende

06-02-2015 Kupang Dilihat 2169 kali

Menyikapi maraknya isu peredaran ikan berformalin yang beredar, Komisi 2 DPRD Kabupaten Ende yang membidangi anggaran memanggil beberapa instansi untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Ende pada 30 Januari 2015 pukul 21.00 – 23.00 Wita. Instansi yang ingin dimintai keterangan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kesehatan, dan Pos POM Ende. Hadir pula utusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende dan keseluruhan jumlah peserta sekitar 20 orang.

 

Bapak Abdul Kadir Hasan Mosa Basa, S.Sos (Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ende) menyampaikan keresahan masyarakat sudah sangat besar dengan adanya isu ikan formalin di media massa yang diinformasikan oleh Pemda Kabupaten Sikka. Bagaimana dengan Ende sebagai salah satu area tujuan pengiriman ikan dari Sikka dan Flores Timur?
Menjawab pertanyaan Bapak Abdul, Bapak Kornelis Wara, S.Sos (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan/DKP Kabupaten Ende) menyampaikan bahwa tim terpadu tata kelola ikan Kabupaten Ende sudah melaksanakan pengawasan terhadap ikan yang masuk ke wilayah Ende dengan melakukan pengujian formalin terhadap ikan-ikan tersebut. Tim tidak menemukan adanya ikan berformalin yang masuk ke Ende pada saat pengawasan yang dilaksanakan pada 27 dan 29 Januari 2015 terhadap 18,4 ton ikan yang berasal dari Flores Timur.

 

Tamran Ismail, S.Si., MP (Koordinator Pos POM Ende) memberikan informasi seputar tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Badan POM termasuk Balai POM di Kupang dan Pos POM Ende serta memaparkan kewenangan masing-masing instansi di bidang pangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Tupoksi Badan POM adalah pengawasan pangan olahan. Untuk pangan segar, pangan industri rumah tangga (PIRT) dan pangan siap saji, Badan POM dapat melakukan pengujian tetapi hasil pengujian akan disampaikan ke instansi teknis untuk melakukan intervensi.

 

Terkait pengawasan, Badan POM melaksanakan pengawasan secara rutin berdasarkan kajian resiko dan salah satu parameternya adalah trend yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kasus formalin tidak terjadi pada 2013 dan 2014 tetapi pengawasan tetap kita laksanakan dengan jumlah sampel terbatas. Hal itu disampaikan untuk menjawab permohonan informasi dari Bapak Abdul beserta pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi 2 DPRD lainnya. Drg. Muna Fatma, M.Kes (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ende) mengatakan, untuk kasus formalin pada ikan mereka menunggu informasi dari DKP karena tupoksi mereka adalah PIRT dan pangan siap saji. Jika diminta untuk bergabung, Dinas Kesehatan memiliki Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang dapat berpartisipasi dalam pengujian sampel ikan bersama Pos POM Ende.

 

Balai POM di Kupang

Sarana