Program pengawasan pangan fortifikasi khususnya fortifikasi garam telah dilaksanakan dari tahun 2014 hingga sekarang mengingat seluruh wilayah Provinsi Nusa Tengggara Timur berbatasan dengan lautan dan memiliki potensi garam yang layak untuk dikembangkan. Untuk menyukseskan program fortifikasi garam, dibutuhkan dukungan dan peran serta lintas sektor terkait. Oleh karena itu, pada Rabu, 14 Februari 2018, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan dilaksanakan Rapat Tim Koordinasi Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi.
Rapat tim koordinasi dihadiri oleh lintas sektor terkait seperti Dinas Perindustrian Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT, dan Balai POM di Kupang. Rapat dilaksanakan sebagai wadah tim fortifikasi untuk memberi masukan dan saran mengenai materi advokasi/koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang akan disampaikan pada saat penyuluhan terkait pentingnya menggunakan garam fortifikasi (beriodium).
Balai POM di Kupang telah melakukan pengawasan di sarana garam, namun banyak sarana garam yang tidak memenuhi syarat untuk proses pendaftaran BPOM RI MD. Balai POM di Kupang terus menerus mendorong para pelaku usaha agar garam masak yang diproduksi difortifikasi iodium sehigga garam layak untuk dikonsumsi.
Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016 dan 2017, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan presentasi rumah tangga mengonsumsi garam beriodium di bawah konsumsi nasional, yaitu pada tahun 2016: 72,0% dan pada tahun 2017: 75,8%. Adapun konsumsi nasional pada tahun 2016 adalah 90,8% dan pada tahun 2017 adalah 92,9%. Terkait hal tersebut, Balai POM di Kupang akan menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk melakukan KIE bersama-sama sampai ke masyarakat pedesaan/kecamatan, terutama mengenai pentingnya mengonsumsi garam beriodium.
Dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah setempat khususnya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasana pabrik garam yang belum memenuhi syarat SNI. Harapan ke depannya, produk garam yang dihasilkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nomor registrasi BPOM RI MD dan meningkatnya konsumsi garam beryodium.
Balai POM di Kupang